TANGGUNG JAWAB ORANG TUA

Dalam al-Qur’an dinyatakan hidup berpasangan-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia. “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt” Al-Zaariyat : 49 Dari makhluk yang diciptakan Allah SWT yang berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut dengan Hukum Perkawinan Islam.

Pada dasarnya Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun akhirat. Kesejahteraan manusia akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian juga kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

Islam mengatur keluarga bukan hanya secara garis besar saja, tetapi sampai terperinci. Yang demikian itu menunjukan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda :

“Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk kawin, maka kawinlah….”

Dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat al-Ra’ad ayat 38.

“Dan sesungguhnya kami tela mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan….

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan kelurga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Sementara itu manusia diciptakan Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliknya dalam segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri mahasiswi manusia tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama, sehingga kalau diringkas sebenarnya ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan, yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama[1].

Penyaluran cinta dan kasih sayang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang yang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

Tujuan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan diatas dapat tercapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Karena prinsip itulah, maka Islam tidak membenarkan akad nikah yang mengandung ketentuan pembatasan waktu perkawinan, seperti halnya nikah Mut’ah.

Meskipun demikian fakta menunjukan bahwa tidak sedikit perkawinan yang awalnya dibangun dengan cinta dan kasih sayang pada akhirnya bubar dan berakhir dengan perceraian, karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibat dari bubarnya perkawinan tersebut banyak menimbulkan masalah, diantaranya adalah masalah anak yang terlahir dari perkawinan itu. Tidak sedikit anak yang dilahirkan Dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Adanya perbedaan keinginan dari orang tua anak tersebut menimbulkan berbagai masalah hukum antara lain, masalah penguasaan anak, misalnya siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang diperoleh anak dari orang tua mereka yang telah bercerai, dan lain-lain. Dengan putusnya perkawinan tentu saja ada dampakanya bagi anak, terutama bagi anak-anak yang masih dibawah umur. Biasanya berpengaruh terhadap pertumbuhan jiwa dan fisik sang anak, dan pengurusan kepentingann anak.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami dan isteri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa[2].

Sa’id Hawa mengatakan bahwa hak-hak anak dari orang tuanya adalah memperoleh pakaian, makanan, pendidikan, perlakuan yang baik, adab, memberik nama yang baik-baik, serta membekali mereka untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka[3].

Demikian juga dalam perundang-undangan kita, yaitu Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bab VII pasal 41 sub a,b, dan c dinyatakan :
Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihat dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
Bapak yang bertanggung jawab terhadap semua biaya pemelihatan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Anak-anak sangat membutuhkan kehadiran orang tuanya. Ia membutuhkan seorang ayah yang memberikan nafkah, perlindungan dan pendidikan. Ia membutuhkan seorang ibu yang akan merawat, memperhatikan dan mengayominya. Anak yang sehat psikologisnya adalah anak yang berkembang dalam keluarga utuh, tak bercerai berai, terjalinnya interaksi diantara anggota keluarganya dengan cinta dan kasih sayang, yang masing-masing anggotanya memperhatikan perasaan anggota yang lain. Tetapi setiap rumah tangga tentu mempunyai problematikan yang adakalanya berakhir dengan perceraian. Ditengah problematika dan konflik-konflik itu tumbuhlah anak-anak kecil yang mudah terwarnai[4]. Melihat betapa pentingnya pemeliharaan anak, Mustafa Hasan Wadong menyatakan bahwa :

“Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud disebutkan sebagai proses edukasional terhadap ketidak pahaman dan ketidak mampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan sholat, permainan, dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak.” [5].

Dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat suku Melayu Kedai Sianam banyak dijumpai ketidak jelasan dalam pelaksanaan tanggung jawab dari orang tua terhadap anak setelah terjadi perceraian, sehingga masih dijumpai anak-anak yang tidak mendapatkan nafkah maupun pendidikan yang layak, yang seharusnya mereka dapatkan dari orang tuanya. Beberapa kasus ditemui setelah terjadi perceraian seorang ayah tidak lagi peduli dengan anak yang ikut dengan ibunya. Sedangkan sang ibu tidak ambil pusing dengan tindak si ayah meskipun untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri amatlah sulit.

Penelitian ini kiranya akan dapat memberikan gambaran untuk setiap orang tua agar dapat memahami pentingnya ketentraman dan ketenangan bagi anak-anak. Juga dapat memahami bahayanya perceraian serta berupaya untuk mencari cara terbaik untuk meminimalkan pengaruh perceraian terhadap jiwa anak jika perceraian itu tidak dapat dihindarkan. Dan itu dapat dilakukan apabila orang tua menyadari tanggung jawabnya terhadap anak.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana sebenarnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya setelah terjadi perceraian bagi Masyarakat Melayu ?

Untuk lebih jelasnya dapat diajukan beberapa pertanyaan ?
Bagaimanakah status anak dalam sebuah keluarga ?
Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak bagi Masyarakat Melayu Kedai Sianam ?
Sesuaikah hal tersebut dengan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah
Untuk mengetahui status anak dalam sebuah keluarga
Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anaknya setelah terjadi perceraian bagi Masyarakat Melayu Kedai Sianam. Dari sini akan diketahui faktor penyebab orang tua melaksanakan atau tidak melaksanakan tanggung jawabnya setelah terjadi perceraian, juga diketahui sikap ibu terhadap Bapak yang melalaikan tanggung jawabnya setelah terjadi perceraian, serta diketahui bentuk-bentuk sanksi yang akan diberikan kepada orang tua yang lari dari tanggung jawabnya, jika memang ternyata sanksi itu ada.
Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab orang tua terhadap anaknya bagi Masyarakat Melayu setelah terjadi perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang akurat atas dasar analisis yuridis mengenai pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian, khususnya di Kecamatan Lima Puluh, Desa Kedai Sianam, orang tua yang bercerai dapat menyadari dan tidak melalaikan tanggung jawabnya selaku orang tua terhadap anaknya.
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pikiran kepada :
Seluruh Masyarakat, khususnya Masyarakat Melayu Kedai Sianam agar dalam memberikan keputusan untuk bercerai dapat memperhatikan kepentingan-kepentingan dan hak-hak anak.
Pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lanjutan dalam permasalahan yang sama.

E . Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan ini, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, diantara yang perlu dijelaskan adalah :
Orang tua yang dimaksud adalah seseorang yang menyebabkan sang anak lahir, yaitu ayah dan ibu.
Pemeliharaan Anak (Hadhanah) adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dengan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akalnya.
Perceraian yang dimaksud disini adalah thalak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri[6]. Selain itu juga, dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berakhirnya hubungan suami isteri yang disebabkan oleh kematian.
Masyarakat Melayu Kedai Sianam adalah Masyarakat suku Melayu yang mendiami pesisir pantai utara Sumatera, beragama Islam dan menggunakan adat istiadat serta berbahasa Melayu
Hukum Islam yang dimaksud disini adalah hukum figh Islam, yaitu yang terdapat dalam kitab-kitab figh, baik yang terdapat dalam kitab figh klasik atau kontemporer.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penelitian di beberapa Perguruan Tinggi di Medan diantaranya IAIN dan USU, maka penelitian mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah terjadi perceraian bagi Masyarakat Melayu menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lima Puluh) Desa Kedai Sianam belum pernah dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan di Kecamatan Lima Puluh, Desa Kedai Sianam, khususnya dalam bidang hukum Islam bagi masyarakat Melayu di Kecamatan Lima Puluh, Desa Kedai Sianam
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Terhadap Anak Angkat pada Suku Melayu Kecamatan Lima Puluh, Desa Kedai Sianam oleh balai Penelitian IAIN Sumatera Utara tahun 1995
Kedudukan Anak Angkat dalam Waris bagi Masyarakat Melayu Kedai Sianam Menurut kompilasi Hukum Islam dan KUH. Perdata oleh majdah Sitompul, Mahasiswa Pascasarjana Univesitas Sumatera Utara program studi Ilmu Hukum.

G. Kerangka Pemikiran

Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang pertama berlaku dan merupakan percerminan kesadaran hukum masyarakat Indonesia adalah hukum adat. Untuk jangka waktu yang cukup lama hukum adat ini, sebagai suatu norma hukum, bersama-sama dengan norma-norma sosial lainnya, memainkan peranannya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.

Agama Islam yang masuk ke Indonesia pada abad-abad pertama Hijriyah telah membawa sistem nilai baru berupa aqidah dan syari’at. Ketika itu kondisi masyarakat Indonesia telah tertata lengkap dengan sistem nilai yang berlaku berupa peraturan-peraturan adat masyarakat setempat.

Sesuai dengan hakikat dakwah Islamiyah, nilai-nilai Islam itu diterima dengan penuh kedamaian tanpa menghilangkan nilai-nilai adat setempat yang telah sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai aqidah dan syari’at Islam. Pertemuan kedua sistem nilai itu-adat dan Islam berlaku dengan wajar tanpa menimbulkan banyak konflik antara kedua sistem nilai tersebut[7]. Sehubungan dengan berlakunya hukum Adat bagi bangsa Indonesia dan hukum agama bagi masing-masing pemeluknya, muncullah beberapa teori yang dikenal dengan teori Reception in Complexu, teori Receptio (Resepsi), teori Receptie Exit, teori Receptio a Contrario, serta teori Eksistensi. Dua teori pertama muncul pada masa sebelum Indonesia merdeka dan tiga teori terakhir muncul setelah Indonesia merdeka[8].

1. Teori Reception in Complexu

Menurut toeri Reception in Complexu bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain. Toeri Reception in Complexu ini dikemukakan dan diberi nama oleh Lodewijk. Willem Christian van Den Berg (1845-1925) seorang ahli hukum Islam, politikus penasehat pemerintah Hindia Belanda untuk bahasa timur dan hukum Islam.

2. Toeri Reception (Resepsi)

Menurut teori Resepsi hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum dapat mereka. Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam, tapi hukum Adat. Teori ini dikemukakan oleh Cornelis Van Volenhoven dan Christian Snouck Hurgronje.

3. Toeri Reception Exit

Menurut teori Reception exit pemberlakuan Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum dapat. Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi, antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1), UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, instruksi Presiden no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)

4. Teori Reception a Contrario

Teori ini adalah kebalikan dari teori resepsi, yaitu hukum dapat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

5. Teori Eksistensi

Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional itu adalah : (1) Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai yang integral darinya ; (2) Ada, dalam arti adanya kemandiriannya diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional ; (3) Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia ; (4) Ada dalam hukum Nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia[9].

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis cenderung berpendapat bahwa hukum dapat hukum Islam, keduanya saling mempengaruhi dalam berlakunya di Indonesia. Karena secara umum pada setiap daerah di Indonesia, kedua sistem hukum tersebut berlaku sebagai hukum yang hidup dan diakui ditengah-tengah masyarakat. Namun hukum dapat setempat sering menyatu dan menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Oleh sebab itu, maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama atau unsur utama hukum nasional.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran dalam ruang lingkup penulisan tesis ini adalah bahwa tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian bagi masyarakat Melayu dipengaruhi oleh hukum dapat dan hukum Islam. Dengan melakukan kajian terhadap fakta-fakta empiris dalam pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian di kalangan masyarakat Melayu Kedai Sianam, yang terjadi secara berulang, serta dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang biasa dan seharusnya, diharapkan dapat diketahui apa yang menjadi pedoman masyarakat suku Melayu Kedai Sianam melaksanakan tanggung jawab pemerliharaan anak setelah terjadi perceraian dan apakah sesuai atau tidak pelaksanaan tanggung jawab tersebut dengan hukum Islam.

H. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas. Maka dapat diajukan hipotesa sebagai berikut : diperkirakan hukum Islam lebih dominan diperpegangi oleh, masyarakat suku Melayu sebagai pedoman dalam melaksanakan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian.
I. Metode Penelitian

1. Sifat dan Materi Penelitian

Sifat dan materi penelitian ini adalah deskritif analisis dengan mengunakan kombinasi metode pendekatan Yuridis Normatif dan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis normatif dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relavan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan kata lain pendekatan Yuridis normatif melihat hukum dalam normatif (law in the book) Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah melihat hukum tampak dalam kenyataan di masyarakat (law in society), dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara akurat mengenai pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian di Kecamatan Lima Puluh Desa Kedai Sianam dua metode tersebut dalam suatu penelitian oleh Soerjono soekanto disebut juga dengan penelitian hukum normatif empiris[10].

2. Sumber Data

Secara umum di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder[11].

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan atau warga masyarakat melayu Kedai Sianam, dengan cara menggunakan tehnik wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait seperti Pajabat Kantor Urusan Agama, kepala desa serta responden masyarakat.

b. Data Skunder

Data skunder sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah data yang diperoleh melalui study kepustakaan. Maka dalam penelitian ini yang menjadi data sekundernya adalah kitab-kitab Fikih yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, termasuk juga Kitab Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah strategis dalam melakukan penelitian ilmiah. Secara teoritis ada empat macam alat pengumpulan data yang biasa dilakukan, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara dan kuesioner. Dalam penelitian ini akan digunakan seluruh alat pengumpulan data tersebut.

a. Studi Dokumen

Dokumen yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pemeliharaan anak dalam kitab-kitab figh, diantaranya figh al-sunnah oleh Sayyid Sabiq, figh al-Islami wa Adillatuhu oleh Wahbah Zulhaili dan kitab-kitab fiqih lainnya.

b. Observasi

Obsevasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki[12]. Dalam hal ini, praktek dan cara pandang masyarakat Melayu Kedai Sianam diamati secara sistematik dan mendalam, untuk selanjutnya dicatat dan dijadikan data primer dalam penelitian ini.

c. Wawancara

Karena penelitian ini berkaitan langsung dengan praktek pelaksanaan yang mau diteliti, maka wawancara dengan responden atau orang tua yang telah bercarai dan memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan anaknya juga dijadikan sebagai data primer, serta dengan para pemuka masyarakat, baik ulama atau tokoh adat

d. Kuesioner

4. Analisis Data

Setelah data-data primer dan data-data sekunder diperoleh, selanjutnya data-data tersebut diperiksa untuk mengetahui validitasnya. Terhadap data primer diadakan pengelompokan sebagai berikut, yaitu dari responden yang terlibat dalam penelitan ini diadakan tabulasi. Mengenai data yang bersifat kuantitatif, seperti umur responden, pekerjaan responden, tingkat pendidikan responden, dan seluruh jawaban responden yang sifatnya tertutup. Setelah masing-masing data kuantitatif dikelompokkan dan diolah, selanjutnya dianalisa secara deskriptif.

Sedangkan data yang bersifat kualitatif, dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban dari para responden. Setelah masing-masing data kualitatif dikelompokkan dan olah, kemudian dianalisa secara induktif.

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan dokumen. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah maka langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, kemudian seluruh rangkuman itu dikategorisasikan menurut jenis atau kelompok data. Tahap akhir dari analisa data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data[13]. Barulah setelah itu penulis mulai memberikan penafsiran dan kesimpulan secara induktif.

Setelah seluruh data-data tersebut selesai dianalisa maka akan diperoleh suatu kesimpulan yang akan diuraikan secara deskriptif tentang bagaimana sebenarnya menurut hukum Islam tentang pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian bagi masyarakat suku Melayu di Kecamatan Lima Puluh, Desa Kedai Sianam.

J. Sistematika Penulisan

Kajian yang dilakukan adalah menelaah secara khusus masalah pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian yang ada bagi masyarakat Melayu di Kedai Sianam, dan secara umum sangat terkait dengan masalah pemeliharaan anak menurut hukum Islam karena orang Melayu umumnya beragama Islam. Untuk memudahkan pembahasannya disusunlah sistematika sebagai berikut :
Bab satu tentang pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, batasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab kedua mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian yang meliputi : letak geografis, kehidupan social ekonomi, kehidupan beragama, dan sistem kekeluargaan.
Bab ketiga tentang tinjauan umum tentang perceraian, anak dan pemeliharaan anak (Hadhanah) yang meliputi : pengertian perceraian dan anak, status anak dalam sebuah keluarga, pengaruh perceraian terhadap anak, pengertian Hadhanah dan dasar hukumnya, orang yang berhak melakukan Hadhanah dan syarat-syaratnya, dan masa Hadhanah.
Bab keempat tentang tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian bagi masyarakat Melayu menurut Hukum Islam, yang meliputi : tanggung jawab orang tua terhadap anak bagi masyarakat Melayu Kedai Sianam, menurut Hukum Islam, dan analisis penulis.
Bab kelima tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran


Jika Anda Tertarik untuk mengcopy Makalah ini, maka secara ikhlas saya mengijnkannya, tapi saya berharap sobat menaruh link saya ya..saya yakin Sobat orang yang baik. selain TANGGUNG JAWAB ORANG TUA, anda dapat membaca Makalah lainnya di Aneka Ragam Makalah. dan Jika Anda Ingin Berbagi Makalah Anda ke blog saya silahkan anda klik disini.
Daftar Pustaka dan Footnote


DAFTAR PUSTAKA



Al-Qur’an dan Terjemahnya

Adnan Hasan Shalih Baharits, Mas’uliyyah al-Ab al-Muslim fi Tarbiyah al-Walad fi Marhalah al-Thufulah, Edisi Indonesia : Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-laki, Penerjemah Drs. Sihabuddin. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Drs. H Abdul Rahmad MA, Fiqih Munakahat. (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Drs. Ahmad Rofiq MA, Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999)

Maulana Hasan Madong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. (Jakarta PT. Gramedia Widiasarana, 2000)

Busthanul Arifin SH, Pelembangaan Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Suparman Usman SH, Hukum Islam. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Sa’id Hawa, al-Islam. (Kairo: Dar al-Hadits, 1981)

Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz. II. (Beirut: Dar al-Fikri,1983)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986)

Footnote


[1] Drs. Abdul Rahman MA, Fiqih Munakahat. (Jakarta: Prenada Media, 2003 ) h. 23



[2] Drs. Ahma Rofiq MA, Hukum Islam di Indonesia. ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 235

[3] Said Hawa, Al-Islam. (Kairo: Daral al-Hadits, 1981), h. 304



[4] Adnan Hasan Shalih Baharits, Mas’uliyyah al-Ab al-Muslim fi Tarbiyah al walad fi marhalah al- Thufulah, Edisi Indonesia : Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki, Terjemahan Drs. Sihabuddin. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 446

[5] Maulana Hasan Madog, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2000), h. 36



[6] Sayyid Sabiq, Fiqih al-Sunnah, Juz. II. (Beirut: Dar al Fikri, 1983), h. 206



[7] Busthanul Arifin SH, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 34 – 35

[8] Suparman Usman SH, Hukum Islam. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 111



[9] Lihat Ibid., h. 111 – 119



[10] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI-Press , 1986), h. 52



[11] Ibid., h. 50



[12] Soerjono Soekanto, h. 21 – 27



[13] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), h. 190

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...